Ulasan
Pertukaran pikiran Asean Parlementarians for Human Right (APHR) dengan para member dari Indonesia dan Diskusi tentang pembangunan berkelanjutan, Hak asasi Manusia dan Demokrasi dengan CSO
Pada Rabu 19 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, Jaringan Buruh Migran menghadiri undangan untuk Indonesia National Group Pertama yang diselenggarakan oleh Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR). APHR adalah jaringan regional yang terdiri dari anggota parlemen aktif dan mantan anggota parlemen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada Juni 2013 dengan tujuan untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh Asia Tenggara. Awalnya, APHR mengadvokasi isu-isu Myanmar, lalu meluas kepada isu-isu yang lebih besar, sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan aspirasi di masyarakat sipil terkait isi yang berhubungan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. APHR telah berada di garis depan dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan ASEAN dengan mencakup kebebasan mendasar, perubahan iklim, bisnis dan hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan, krisis Myanmar, pengungsi, dan lain-lain. Inti dari pekerjaan APHR adalah para anggotanya—anggota parlemen yang berbasis di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Kamboja, dan Myanmar. APHR berkomitmen untuk memberdayakan para anggota parlemen dengan membekali mereka dengan alat, dukungan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan demokratis dan memajukan hak asasi manusia di seluruh wilayah.
Dalam Sambutannya, Mercy Chriesty Barends sebagai Ketua APHR menyampaikan “reformasi kebijakan tetap harus memastikan daya hukum bagi masyarakat dan perlindungan bagi masyarakat”. Dengan kata lain fokusnya harus diarahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dr Lestari Moerdijat, Wakil ketua MPR menegaskan Hak asasi manusia sebagai landasan dalam pembangunan berkelanjutan. oleh karenanya, Diharapkan dalam diskusi ini kita bersama-sama mencari ruang-ruang untuk memastikan setiap orang mendapatkan kepastian dalam hak-hak fundamentalnya dan membangun ruang solidaritas, serta saling mengingatkan bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab moral terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
Pada sesi pertama, pemaparan Bonnie Triyana, anggota DPR RI menyampaikan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia terkait membangun kebijakan yang berkelanjutan, adanya berbagai macam ketimpangan di beberapa daerah, sehingga dibutuhkan komitmen dan prioritas serta kolaborasi berbagai pihak. Ledia Hanifa Amalia, anggota DPR RI juga melanjutkan bahwa peran perempuan di masyarakat sangat penting, pemahaman tentang kesetaraan perempuan dalam kedudukan dan peran sebagai warga negara Indonesia, serta pentingnya partisipasi perempuan di kedudukan parlemen. Agar mencapai hal tersebut dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi baik yang di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Adian Napitupulu, anggota DPR RI menjelaskan tentang kepemimpinan dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi yang berkaca pada kebijakan yang baru yaitu kita bisa mengurangi korupsi dengan mendidik rakyat dalam hak menyuarakan pendapatnya. Ratna Juwita Sari, anggota DPR RI menjelaskan pembangunan berkelanjutan dari segi strategi bisnis untuk energi dan ketahanan pangan dilihat dari Asta Cita pemerintah sekarang yang memiliki 3 poin penting antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan memperkuat SDM. Dia berharap, kita memberi dukungan kepada pemerintah ”sepanjang yang dikerjakan untuk rakyat namun namun kita juga harus menagih komitmen pemerintah bila melenceng dari jalan untuk rakyat”.
Irma Suryani Chaniago DPR RI membahas tantangan dan peluang parlemen Indonesia, yaitu rekrutmen dewan parlemen yang harus bertanggung jawab dahulu kepada rakyat , dan baru kepada partai politik. Oleh karena itu diperlukan strategi memperkuat tata kelola dalam hal meningkatkan kapasitas aparatur, membentuk sistem pengawasan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan, agar mencegah pemerintahan yang bersifat absolut. Sebagai contoh, demo mahasiswa harus tetap disupport namun harus dibekali dengan pengetahuan yang benar. Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab dengan beberapa anggota parlemen yang merupakan anggota APHR. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diskusi diantaranya Keterbukaan ruang kepada pekerja migran Indonesia, keterlibatkan APHR dalam mengawal peraturan baru Pekerja Migran Indonesia, contohnya Indikator keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam posisi DPR dan masyarakat, Komitmen APHR dalam mendengarkan suara kaum perempuan disabilitas, Program makanan bergizi gratis dan sistem pilkada yang tidak sehat.
Sesi kedua, Yuyun Wahyuningrum selaku Senior Advisor to The ASEAN Parliamentarians for Human Rights membuka ruang seluruh organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menyampaikan pandangan dan pendapat tentang 100 pemerintahan Prabowo-Gibran dan program yang sudah/usulan kedepannya.
Savitri Wisnu, SekNas JBM juga menyampaikan pandangan menyikapi efisiensi anggaran yang berdampak pada program-program kerakyatan serta kebutuhan akan akuntabilitas efisiensi anggaran yang masih belum jelas dipergunakan untuk apa. Apakah untuk makan bergizi gratis (MBG) atau untuk program Danantara. Jumlah kasus tidak mengalami penurunan dan justru meningkat untuk beberapa kasus seperti online scam dan pemagangan Selain itu menyikapi isu pekerja migran Indonesia, hingga saat ini, implementasi UU PPMI belum berjalan terutama tata kelola migrasi pekerja migran baik dari pusat dan daerah, sayangnya UU PPMI ditahun ini direvisi dengan waktu revisi yang cukup pendek dan kurang melibatkan partisipasi dari pekerja migran itu sendiri. Organisasi Masyarakat Sipil kawatir bahwa revisi isi dari revisi ini akan kembali pada UU No. 39 Tahun 2004 … yang mana UU tersebut memberikan ruang yang besar kepada bisnis penempatan Pekerja Migran Indonesia. Savitri mengusulkan agar anggota APHR juga mengawal revisi UU PPMI dan membuka ruang pekerja migran untuk dilibatkan dalam pembahasan revisi UU PPMI serta mendorong melalui member APHR di negara tujuan untuk mendesak pemerintahnya membuka ruang berorganisasi bagi para pekerja migran Indonesia khususnya pekerja migran di sektor rentan.
Di akhir diskusi, para pembicara dan peserta mengangkat kembali adanya roadmap perlindungan dalam hal kebijkan dan program untuk melindungi kelompok rentan. dibutuhkan pertemuan atau diskusi tematik kembali sesuai dengan isu permasalahan dengan teman-teman Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau korban. Pertemuan workshop ditutup pada pukul 16.00 yang sebelumnya diakhiri foto bersama.
“Harus adanya respon cepat dan daya adaptasi dalam merespon, menggunakan mekanisme publik. selanjutnya dibutuhkan reaksi dengan membangun rasa kritis di dalam parlemen. Jangan lupa resiko yang sudah terjadi, pengangguran SDM dengan pengalaman dan keterampilan yang mumpuni dan PHK massal, maka perlunya kerja secara kolaboratif dalam mengurangi resiko yang ada”
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar