Roadshow Media : Jaringan Buruh Migran diterima oleh Redaksi Kompas

 By : Savitri Wisnuwardhani

Sebagai upaya advokasi terhadap kebijakan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran (JBM) yang merupakan koalisi dari 28 organisasi buruh migran, organisasi buruh dan organisasi pemerhati buruh migran baik didalam dan diluar negeri melakukan roadshow ke media. Media yang menerima JBM adalah Kompas. Delegasi anggota JBM yang terdiri dari Savitri W. (Sekre JBM), Citra (Staff JBM), Boby Alwy (SBMI), Oky Wiratama (LBH Jakarta), Yatini Sulistyowati (KSBSI), diterima oleh Redaksi Kompas pada tanggal 12 April 2018. 

Dokumentasi Roadshowmedia Kompas

Dalam pertemuan tersebut, Savitri Wisnuwardhani (SekNas JBM) memperkenalkan Jaringan Buruh Migran sebagai Koalisi bersama yang telah bekerja selama 7 tahun semenjak 2010 untuk mengawal revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia hingga UU ini diganti dengan UU yang baru yakni UU No 18/2017. Savitri juga menerangkan bahwa trend kasus PMI condong tinggi. Meskipun data BNP2TKI menunjukkan penurunan kasus dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun namun diperkirakan jumlah kasus yang dialami pekerja migran tetap tinggi karena tidak sedikit PMI yang tidak mau melaporkan kasusnya kepada pemerintah. BNP2TKI menyebutkan dalam laporan tahun 2017, terdapat tiga besar negara penyumbang kasus terbanyak. Malaysia, Arab Saudi dan Taiwan. Khusus Malaysia dan Taiwan terjadi peningkatan jumlah kasus yang dialami buruh migran sebanyak 242 kasus (Malaysia) dan 188 kasus( Taiwan). 

Peningkatan kasus yang dialami PMI pada kasus pekerja migran yang tidak berdokumen (254 orang), kasus over charging (33 orang) dan kasus overstay (33 orang).  Sedangkan data kasus yang masuk ke SBMI menunjukkan sepanjang tahun 2016-2017 terjadi peningkatan kasus pelanggaran kontraktual sebanyak 1501 kasus. Selain kasus kontraktual, tidak sedikit pekerja migran mengalami kasus penganiayaan, trafficking dan sakit. Selain data dari SBMI, data monitoring media yang dilakukan JBM juga menunjukkan selama tahun 2017 kasus terbanyak yang dialami pekerja migran adalah kasus pekerja migran tidak berdokumen (6.300 kasus), kasus perdagangan orang (1.083 orang) dan kasus pekerja migran yang meninggal dunia (217 orang). Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan 188 kasus WNI yang terancam hukuman mati di seluruh negara. Selain data terancam hukuman mati, data kematian PMI yang jenazahnya dipulangkan ke Indonesia meningkat di tahun 2017 bila dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016, jumlah PMI yang meninggal dan dipulangkan sebanyak 190 orang dan ditahun 2017 naik menjadi 217. Savitri berharap pengawasan dalam peraturan turunan dapat di detailkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi kepada PMI. 

Bobby Alwy, SBMI berbagi cerita mengenai kasus kekerasan seksual yang banyak menimpa pekerja migran Indonesia. Meskipun kasus kekerasan seksual tidak sebanyak bila dibandingkan PMI yang mengalami kasus ketenagakerjaan seperti gaji tidak dibayar, PHK sepihak dll, namun dampak dari kekerasan seksual bagi PMI sangat luas hingga ke keluarga. Selain itu Boby Alwy juga menginformasikan pentingnya perlindungan bagi anak buah kapal terutama kapal ikan. Bila dilihat dari jumlah penempatan, terjadi peningkatan luar biasa penempatan ABK kapal ikan ditahun 2017 bila dibandingkan tahun 2016 sebanyak 2.127 orang. Permasalahan yang terjadi pada ABK kapal ikan lebih kepada, pertama, masalah pendidikan dan pelatihan yang mana jumlah tempat pendidikan dan pelatihannya terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari PMI yang ingin bekerja sebagai ABK kapal ikan. Masalah kedua pada sertifikasi pelatihan ABK yang dianggap sangat mahal hingga puluhan juta dan membebani calon ABK. Ketiga, permasalahan ABK ketika ditempat kerja juga menjadi masalah besar terutama pada hak untuk mendapatkan kerja layak. Jam kerja ABK kapal ikan tidak memiliki jam kerja teratur, sarana dan prasarana tidur dan MCK tidak memadai, tidak sedikit ABK yang gajinya dipotong secara tidak transparant oleh kapten kapal dan bahkan gaji ada yang tidak dibayar. Selain itu risiko kerja yang tinggi yang mana bila bertemu dengan perompak kapal, tidak sedikit nyawa menjadi taruhannya. Boby juga berharap, nantinya di peraturan turunan, dapat memberikan perlindungan bagi ABK kapal ikan. Selain itu juga terbangun sistem informasi dan pendataan mulai dari tingkat desa hingga di luar negeri untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi bagi PMI. 

Terkait dengan bantuan hukum dan penanganan kasus terutama kasus yang menimpa PMI, Okky Wiratama (LBH Jakarta) mengungkapkan masih sulit dan terbatasnya penanganan kasus trafficking yang menimpa korban PMI terutama bila pelaku adalah perusahaan bila dibandingkan bila pelaku adalah individu. Bila individu maka lebih mudah ditangkap. Bila subjeknya adalah perusahaan, sanksinya administrasi. Selain itu bab bantuan hukum dalam UU PPMI tidak ada, meskipun telah ada kata-kata “mendapat kepastian hukum” tetapi tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pemberian bantuan hukumnya seperti apa. Oleh karenanya diharapkan di peraturan turunan dapat menjelaskan secara detail mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum ditingkat daerah dan pusat. 

Terakhir, Yatini Sulistyowati (KSBSI) menceritakan mengenai masih minimnya perlindungan sosial bagi PMI. Meskipun badan penyelenggara perlindungan sosial melalui asuransi telah berpindah dari yang awalnya dilakukan oleh swasta menjadi BPJS namun coverege bagi PMI masih sangat terbatas yakni hanya 6 perlindungan yang dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan dulunya PMI mendapatkan 13 perlindungan melalui konsorsium asuransi TKI. Masalah lain dari pemberlakukan jaminan sosial oleh BPJS ketenagakerjaan, masalah yang sangat rentan menimpa PMI seperti gagal berangkat, gaji tidak dibayar, PHK sepihak, mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual, dengan BPJS tidak dapat dicover. Meskipun ada lampu hijau dari UU PPMI, BPJS dapat bekerjasama dengan lembaga milik pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan jaminan perlindungan diluar diluar jaminan sosial yang ada. Yang menjadi permasalahan adalah, mandat dari BPJS berdasarkan UU No 40/2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak menyebutkan mandat lainnya sehingga apakah UU SJSN ini perlu di revisi ataukah cukup dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah untuk menambah jumlah perlindungan bagi PMI. Menurut informasi, Kemnaker sedang melakukan perubahan/revisi terkait Permen BPJS bagi TKI, namun sampai sejauh apa perkembangannya dan apakah juga peran serta masyarakat. 

Jaringan Buruh Migran berharap dengan adanya media visit ke Kompas, diharapkan Kompas turut mengawal pembahasan peraturan turunan UU PPMI dan tetap terus menyuarakan permasalahan PMI agar kebijakan yang lahir nantinya dapat memberikan perlindungan yang sejati bagi PMI. 

Kunjungan media visit ke redaksi Kompas diakhiri dengan foto bersama dan JBM juga memberikan cenderamata hasil kerja JBM berupa infografis dan policy brief.***

Baca Selengkapnya »

Media Brief terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

[ Jakarta, 12/04/2018]

Sepanjang tahun 2017, menurut data BNP2TKI, profil penempatan pekerja migran Indonesia meningkat bila dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 27.369 orang. Dari angka ini, jumlah perempuan yang bekerja keluar negeri meningkat sebanyak 38.169 orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah laki-laki yang bekerja keluar negeri mengalami penurunan sebanyak 10.800 orang. 

Profesi pekerjaan pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak masih didominasi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dari tahun ke tahun. Di tahun 2017, jumlahnya naik menjadi 46.849 orang. Hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2016. Profesi pekerjaan PMI terbesar kedua di tahun 2017 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yakni sebanyak 2.127 orang dan terbesar ketiga sebagai operator dengan jumlah 1.377 orang.

Kasus PMI : trend masih tinggi

Meskipun data BNP2TKI menunjukkan penurunan kasus dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun namun diperkirakan jumlah kasus yang dialami pekerja migran tetap tinggi karena tidak sedikit PMI yang tidak mau melaporkan kasusnya kepada pemerintah. BNP2TKI menyebutkan dalam laporan tahun 2017, terdapat tiga besar negara penyumbang kasus terbanyak. Malaysia, Arab Saudi dan Taiwan. Khusus Malaysia dan Taiwan terjadi peningkatan jumlah kasus yang dialami buruh migran sebanyak 242 kasus (Malaysia) dan 188 kasus( Taiwan). 

Peningkatan kasus yang dialami PMI pada kasus pekerja migran yang tidak berdokumen (254 orang), kasus over charging (33 orang) dan kasus overstay (33 orang).  Sedangkan data kasus yang masuk ke SBMI menunjukkan sepanjang tahun 2016-2017 terjadi peningkatan kasus pelanggaran kontraktual sebanyak 1501 kasus. Selain kasus kontraktual, tidak sedikit pekerja migran mengalami kasus penganiayaan, trafficking dan sakit. Selain data dari SBMI, data monitoring media yang dilakukan JBM juga menunjukkan selama tahun 2017 kasus terbanyak yang dialami pekerja migran adalah kasus pekerja migran tidak berdokumen (6.300 kasus), kasus perdagangan orang (1.083 orang) dan kasus pekerja migran yang meninggal dunia (217 orang).

Belum lama ini, terdapat kasus buruh migran yang dihukum mati di Arab Saudi. Sudah 5 PMI (Yanti Iriyanti, Ruyati, Siti Zaenah, Karni binti Medi Tarsim dan Zaini Misran)  yang dihukum mati di Arab Saudi sejak tahun 2008 hingga 2018. Data Kemeterian Luar Negeri menyebutkan 188 kasus WNI yang terancam hukuman mati di seluruh negara. Selain data terancam hukuman mati, data kematian PMI yang jenazahnya dipulangkan ke Indonesia meningkat di tahun 2017 bila dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016, jumlah PMI yang meninggal dan dipulangkan sebanyak 190 orang dan ditahun 2017 naik menjadi 217. 

Selain itu, masalah trafficking semakin marak khususnya di NTT. Di indikasikan, PMI yang meninggal dari NTT adalah korban trafficking. Menurut data kompilasi dari BP3TKI dan dari Solidaritas Kemanusiaan untuk korban perdagangan orang selama 8 tahun (2011 – Feb 2018), jumlah pekerja migran dari NTT yang telah meninggal sebanyak 243 kasus. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, tahun 2016, 71 % dari korban perdagangan orang di seluruh dunia adalah perempuan dan 28 % korbannya adalah anak-anak. 

UU PPMI : kelebihan dan kelemahannya

Jaringan Buruh  Migran (JBM) adalah koalisi 27 organisasi baik itu serikat buruh migran, serikat buruh dan organisasi pemerhati buruh migran yang bekerja sejak tahun 2010 untuk mengawal kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya pengawalan revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, melihat bahwa masih belum menurunnya seluruh kasus pekerja migran secara significant karena kebijakan tata kelola perlindungan pekerja migran belum mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan masih minimnya pengawasan dan monitoring dalam seluruh aspek migrasi ketenagakerjaan mulai dari desa hingga di luar negeri.  

Belum lama ini, pemerintah dan DPR telah mengganti UU 39/2004 dan mengesahkan UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada tanggal  22 November 2017. Terdapat beberapa kelebihan dari UU PPMI diantaranya yang penting adalah pada bagian:

1. Definisi buruh migran dan anggota keluarga (darat dan laut) telah sesuai dengan konvensi PBB 1990

2. Konvensi PBB 1990 masuk dalam konsideran, sehingga pengakuan hak-hak buruh migran lebih banyak, salah satunya kebebasan berserikat, perlindungan sosial, ekonomi dan hukum.

3. Pendidikan dan pelatihan menjadi tanggungjawab pemerintah (sebelumnya PPTKIS),  ini akan meningkatkan keterampilan calon pekerja migran tidak hanya formalitas, dan mengurangi biaya penempatan hingga 8 juta. 

4. Peran dan pembagian peran pemerintah daerah diperluas dari tingkat desa, kabupaten dan provinsi. Untk tingkat desa, pemerintah desa diharuskan membuat layanan informasi ketenagakerjaan dan pendataan  calon PMI. Ditingkat kabupaten, terdapat LTSA (layanan terpadu satu atap) yang bertugas untuk memberikan layanan dokumen pra keberangkatan mulai dari pembuatan paspor, pengurusan BPJS hingga pemeriksaan kesehatan. 

5. Rezim asuransi swasta diganti dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

6. Menghapus KTKLN, kartu yang sering menjadi alat untuk pemerasan pekerja migran

7. Penguatan peran Atase ketenagakerjaan di luar negeri 

8. Pasal mengenai konflik of interest (pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan penempatan dan perlindungan dilarang merangkap sebagai komisaris/pengurus perusahaan penempatan)

9. Aturan turunan dibatasi dua tahun harus selesai. Sebelumnya ada amanat undang undang yang tidak dilaksanakan. 

Meskipun sudah terdapat perubahan-perubahan yang mengarah pada perbaikan perlindungan PMI, namun Jaringan Buruh Migran (JBM) mencatat masih terdapat kelemahan dari UU PPMI yang berpotensi tidak optimalnya perbaikan perlindungan kepada PMI terutama pada :

1. Mekanisme penempatan PMI-PRT masih harus melalui PPTKIS dan belum bisa menjadi pekerja mandiri. Tidak adanya ruang memilih mekanisme bekerja bagi PMI-PRT, memposisikan pekerja migran bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek, yang mana seperti praktek yang terjadi hingga saat ini, ruang-ruang eksploitasi masih tetap terjadi selama tidak ada pilihan bagi PMI untuk memilih mekanisme kerja baik  yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

2. Mekanisme penandatangan perjanjian kerja masih belum jelas diatur apakah termasuk dalam pelayanan di LTSA. Selain itu isi perjanjian kerja yang dimandatkan dalam UU PPMI belum memastikan mekanisme keberlakuan perjanjian kerja di dua negara atau hanya di satu negara serta mekanisme penyelesaian sengketanya.

3. Meskipun asuransi TKI swasta telah diganti dengan  BPJS, namun jaminan sosial bagi PMI yang ditanggung oleh BPJS belum mencakup resiko yang dialami oleh PMI yakni PHK sepihak dan gaji tidak dibayar.

4. Pelibatan peran serta masyarakat masih lemah terutama dalam hal pengawasan dan perencanaan program kerja. 

5. Sanksi pidana meskipun telah mengatur tidak hanya orang perorangan tetapi juga pejabat publik, namun sanksi pidana yang ada belum mencantumkan hukuman minimal tapi lebih kepada pencantuman hukuman maksimal sehingga penjatuhan sanksi tergantung pada subyektifitas hakim dalam memberikan keputusan.

6. Salah satu perwujudan negara hadir untuk melindungi PMI melalui penanganan kasus dan bantuan hukum. Dalam UU PPMI, bantuan hukum tidak diatur dalam bab khusus sehingga tidak detail dan jelas bagaimana cara mengakses, lembaga mana yang harus dituju, mekanisme penanganan kasus, berapa lama penyelesaian kasusnya dan apakah pemda dilibatkan dalam penanganan kasusnya serta bagaimana koordinasi penanganan kasus ditingkat daerah dan pusat.

Advokasi JBM untuk memastikan perlindungan bagi PMI terwujud

Advokasi JBM untuk memastikan perlindungan bagi PMI dilakukan dengan tiga arah. Pertama, advokasi legislasi melalui pengawalan terhadap RUU PPMI. Kedua, penanganan kasus dengan mekanisme rujukan dan ketiga, perlindungan PMI di ASEAN melalui pengawalan ASEAN instrumen bagi PMI. Kedepan, advokasi JBM beserta anggota JBM semakin ditingkatkan. untuk advokasi kebijakan, pasca pengawalan RUU PPMI selama 7 tahun, akan mengawal pada peraturan turunan dari UU PPMI yakni berupa  11 PP, 12 Permen, 2 Peraturan Presiden dan 3 Peraturan Kepala Badan. Peraturan turunan ini penting dikawal secara isi karena akan menjadi dasar pemerintah daerah membuat kebijakan dan program untuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.  sedangkan untuk perlindungan PMI di ASEAN, pasca disahkannya ASEAN Consensus on MW, ASEAN harus membuat rencana aksi regional dan nasional. JBM akan mengawal pelaksanaan RPA agar benar-benar memberikan perlindungan bagi PMI ditingkat ASEAN. ***

Baca Selengkapnya »

Jaringan Buruh Migran melakukan Diskusi dengan Media Tempo membahas Permasalahan Buruh Migran

Jaringan Buruh Migran (JBM) yang merupakan koalisi dari 28 organisasi buruh migran, organisasi buruh dan organisasi pemerhati buruh migran baik didalam dan diluar negeri. Jaringan buruh migran juga secara aktif telah mengawal revisi UU 39/2004 selama 7 tahun lamanya, hingga disahkan menjadi UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih berdalih ‘Perlindungan’. UU No 18/2017 tentang PPMI yang masih panas ini, sedang dalam tahap penyusunan Peraturan Pelaksananya. Oleh karenanya, demi mewujudkan protection without border untuk Pekerja Migran Indonesia, maka JBM melakukan roadshow ke media-media agar media juga turut mengawal peraturan turunan UU PPMI seperti media telah mengawal disahkannya UU PPMI.  

Pada tanggal 05 April 2018, Perwakilan dari Tempo yang menerima dan menjamu JBM adalah Sunudyantoro (Journalist). Perwakilan anggota JBM yang hadir dalam pertemuan roadshow media adalah Boby Alwy (SBMI), Oky Wiratama (LBH Jakarta), Wike (HRWG) dan Rosi (JBM).  

Dalam Pertemuan tersebut, Oky (LBH Jakarta) membuka diskusi dengan menyosialisasikan perubahan UU 39/2004 menjadi UU 18/2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sayangnya, UU PPMI ternyata belum secara kritis dan rinci mengatur mengenai bantuan hukum (terutama untuk TPPO). Padahal kasus-kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia akhir-akhir ini adalah kasus TPPO seperti kasus Milka, tambah Oky.  

Bobby (SBMI) menanggapi dengan mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan pada sanksi trafficking, yakni jika tidak bisa membayar restitusi maka hanya ditambah sanksi kurungan penjara saja.

Dalam perlindungan Pekerja Migran di ASEAN, Wike (HRWG) mengungkapkan bahwa CSO dari 10 negara ASEAN telah  memberikan rekomendasi untuk Regional Plan of Action (RPA) ASEAN Consensus. Dalam rekomendasi tersebut, menyangkut beberapa hal yaitu; kerja layak, jaminan sosial, hak-hak perlindungan pekerja migran tidak berdokumen, bantuan hukum, informasi, pemberdayaan, repatriasi dan reintegrasi untuk Pekerja Migran. Simpulnya, CSO tetap mendorong pemerintah untuk mengubah sifat ASEAN Consensus agar menjadi legally binding. 

Bobby (SBMI), Oky (LBH Jakarta), Wike (HRWG) menekankan bahwa terdapat 3 hal pokok perbaikan dalam UU PPMI yakn 1. Tata Kelola; di mana peran swasta tidak lagi di perbesar dalam proses migrasi, hanya menjadi travel agent, 2. Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah lebih jelas, termasuk melibatkan pemerintah desa, 3. Adanya beberapa macam perlindungan buruh migran dari pra-masa-purna penempatan melalui administrasi, bantuan hukum, sosial dan ekonomi. Bobby juga menegaskan bahwa seharusnya struktur BNP didaerah itu tidak ada, karena sudah ada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah.  Meski sudah terdapat kelebihan dalam UU PPMI, namun masih terdapat kelemahan UU PPMI. Oleh karenanya kedepan diharapkan kelemahan dari UU PPMI dapat diperbaiki pada peraturan turunan UU PPMI.  

Diskusi hampir dua jam diakhiri dengan foto bersama antara JBM dan Tempo. JBM juga memberikan souvenir hasil kerja JBM berupa infografis dan policy brief.

Baca Selengkapnya »