Ulasan
Kegiatan FGD Model Virtual Help Desk dan Instrumen Monitoring untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan
Pada hari Kamis 14 Desember 2022 berlokasi di Hotel Aloft Jakarta, Jaringan Buruh Migran, ILO dan didukung oleh Kemenaker melalui program Safe and Fair telah menyelenggarakan, FGD model virtual help desk dan Instrumen monitoring untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan khususnya pemerintah daerah dan pihak swasta (P3MI dan BLK-LN) pada mekanisme penanganan kasus PMI dalam bentuk virtual help desk
Program Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers’ Rights and Opportunities in the ASEAN Region, merupakan bagian dari Global Spotlight Initiative Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang diimplementasikan oleh ILO dan UN Women, bekerjasama dengan UNODC. Program ini bertujuan untuk memastikan migrasi tenaga kerja yang aman dan adil bagi semua perempuan di kawasan ASEAN.
Kegitan ini dihadiri sebanyak 20 orang peserta diantaranya hadir Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemnaker, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kemnaker, Koordinator Bidang Pembinaan Penempatan PMI, Kemnaker, Koordinator Bidang Pengembangan Kemitraan Penempatan Pelindungan PMI, Kemnaker, perwakilan dari BP2MI. Hadir pula, Koordinator program Safe and Fair ILO Jakarta dan para peneliti Jaringan buruh migran (JBM).
Kegiatan ini berlangsung secara tatap muka selama satu hari dimulai pukul 09.00 sampai pukul 17.00. Pada sambutan pembuka kegiatan yang disampaikan melalui daring Rendra Setiawan Direktur Binapenta Kemnaker RI menyampaikan dengan hadirnya, monitoring tools bagi penyedia layanan swasta ( P3MI dan BLKLN ) dimasa new normal ini monitoring tools ini dapat dipakai untuk melihat implementasi SOP P3MI dan BLKLN. Terkait dengan virtual help desk, layanan ini dapat diimplementasikan baik secara daring maupun luring. Harapannya jangkauan dari virtual help desk dapat menjangkau CPMI dan PMI sampai ke pelosok-pelosok desa sehingga layanan ini dapat diakses dimanapun. Kemenaker sedang mengembangkan model sistem informasi dan pendataan yang akan selesai di awal tahun 2023. Kemnaker berharap hasil dari FGD ini menjadi bagian yang dapat kami gunakan untuk memfinalisasikan model sistem informasi dan pendataan yang ada.
Selanjutanya, disampaikan oleh Sinthia Harkrisnowo, ILO Jakarta dalam sambutannya ia menyampaikan, pada pelaksanaan layanan pemerintah dan swasta sering terjadi rolling staff. Virtual help desk dapat menjadi sumber informasi, media soft learning, sehingga jika tidak ada catatan atau dokumentasi yang dapat dipelajari, staf baru dapat mengakses file melalui virtual help desk. Terakhir, Savitri Wisnu, Seknas JBM menyampaikan, bahwa adanya kebijakan itu tidak serta merta dapat diimplementasikan secara baik bila pengawasan tidak benar-benar dijalankan. Pengawasan yang baik membutuhkan tools yang jelas dan efisien agar dapat mengukur layanan yang ada berprespektif perlindungan.
Agung Setiawan sebagai bagian dari tim peneliti menyampaikan paparannya terkait isi-isi dalam virtual help desk yang memuat informasi mengenai alur informasi, bagaimana migrasi aman, pengaduan dan kebijakan perlindungan dari tingkat nasional dan daerah.
Tim peneliti lainya Iswanti Suparna menyampaikan mengenai isi-isi yang terkandung didalam monitoring tools yakni Tujuan penyusunan instrument monitoring. Sebagai upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kepmen 294 tentang pedoman pelaksanaan penempatan PMI di masa new normal
Dalam pemaparannya Iswanti juga menyampaikan cakupan monitoring toolsi yang terdiri dari informasi dan sosialisasi terkait protocol kesehatan selama pandemic dan endemic, data terkait pandemic, data profil dan data terpilah gender. Data terpilah gender dapat implementasikan agar kerentanan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat terjawab. Sebelum kegiatan FGD berakhir acara ditutup dengan foto bersama. ( Ega Melindo )
